Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari PDI-Perjuangan, Charles Honoris, mengatakan sejak awal sudah mendorong agar pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan dapur kantin sekolah, bukan Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Sebetulnya ini sesuatu yang sudah kita sampaikan sejak awal ya, bahwa kalau mau menjalankan program ini dan kita benchmarking dari negara-negara yang berhasil menjalankan program makan bergizi, maka yang terbaik adalah menggunakan model school-based kitchen," kata Charles di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Menurutnya pemerintah dinilai terlambat menyadari efektivitas konsep berbasis sekolah (school-based kitchen) dan lebih memilih konsep yang sentralistis.
Melalui sistem tersebut, maka potensi terjadinya keracunan menjadi kecil karena rantai distribusinya pendek. Selain itu makanan yang disajikan dapat dipastikan masih dalam keadaan hangat.
"Orangtua murid akan terlibat. Belum lagi dampak terhadap ekonomi lokal juga pasti akan terasa karena sekolah tersebut pasti belanja di pasar sekitar ya kan, dari peternak dekat sekolah dan lain sebagainya," ujarnya.
Charles itu menyayangkan sikap BGN yang keras kepala di awal, hingga menyebabkan jatuhnya puluhan ribu korban keracunan akibat sistem distribusi yang buruk dalam konsep sentralisasi.
Kendati menyambut baik perubahan arah kebijakan ini, Charles justru meragukan eksekusinya di lapangan karena tata kelola infrastruktur dapur yang telanjur semrawut.
"Jadi ya kami tentu senang kalau memang BGN akhirnya memilih opsi itu, tetapi sekali lagi kok menurut saya agak sulit untuk dilakukan. Karena dapur yang ada saja sudah terlalu banyak ya, bagaimana menyelesaikan masalah dapur ini menjadi permasalahan sendiri," ungkapnya.
Presiden Prabowo Subianto memberikan keleluasan bagi BGN untuk melakukan kajian perbaikan tata kelola program MBG.
Wakil Ketua BGN Agustina Arumsari mengatakan BGN diizinkan mencari alternatif lain seperti pelibatan kantin sekolah sebagai pengganti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Kan kalau menurut Perpres 115 skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Baca ya Perpres 115 ya. Pak Presiden pun tadi mengatakan, 'Silakan dikaji kalau ada alternatif yang lain, boleh.' Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya," kata Agustina di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
(Editor: Bisnis)
