Bagi Iftitah, opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan pijakan untuk terus memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan.

"Pemeriksaan adalah cermin. Dari situ kami bisa melihat apa yang sudah berjalan baik, apa yang masih perlu diperbaiki, dan apa yang harus segera disempurnakan," ujar Iftitah.

Karena itu, ia menilai tata kelola keuangan yang baik menjadi landasan penting untuk menjalankan program strategis Transformasi Transmigrasi yang telah mendapat persetujuan Presiden.

Dalam acara tersebut, BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada 26 entitas kementerian dan lembaga negara.

Pimpinan III BPK RI Prof. Akhsanul Khaq mengatakan, 20 kementerian/lembaga serta enam laporan keuangan pengelola pinjaman maupun hibah luar negeri di antaranya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Kami mengapresiasi capaian ini sebagai hasil kerja keras para Menteri, Kepala Lembaga, beserta seluruh jajarannya," ujar Akhsanul.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang mewakili kementerian dan lembaga penerima LHP menekankan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan negara harus memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat.

"Apa yang kita lakukan hari ini adalah dalam rangka menjaga akuntabilitas kerja agar menghasilkan dampak yang nyata, karena pada dasarnya uang yang kita pergunakan adalah uang rakyat yang harus kita pertanggungjawabkan," imbuh Saifullah Yusuf.

(Editor: Bisnis)